Bappeda : Angka Kemiskinan di Maluku Mengalami Penurunan
AmbonBisnis.com, AMBON - Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Maluku sebut kemiskinan di provinsi itu mengalami penurunan dalam empat tahun masa jabatan Gubernur Murad Ismail dan Wakilnya Barnabas Orno.
"Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2019 kemiskinan di Provinsi Maluku masih di atas 17 persen, tetapi pada bulan September 2022 angka tersebut menjadi 16,23 persen”, ungkap Kepala Bappeda Maluku Anton Lailossa di Ambon, Selasa.
Ia menjelaskan Provinsi Maluku jika dibandingkan dengan periode yang sama pada lima tahun sebelumnya yakni Maret 2014 sampai September 2017 mengalami penurunan hanya 0,8 persen.
“Bisa dilihat pada masa pemerintahan saat ini penurunan jumlah warga miskin juga terjadi, dari diatas 300 ribu jiwa menjadi hanya sekitar 290 ribuan," kata Anton menjelaskan.
Menurutnya pada awal kepemimpinan Murad-Orno jarak angka kemiskinan dengan provinsi Gorontalo lebih dari dua persen, namun pada September 2022 jarak tersebut hanya tinggal 0,8 persen.
"Jika hal itu dapat dipertahankan maka diharapkan dalam waktu tidak lama lagi, kita dapat melewati Provinsi yang terdekat dengan kita, sehingga peringkat kita dapat lebih baik dari waktu-waktu sebelumnya.” Ujarnya.
Saat ini Provinsi Maluku menempati urutan ke empat sebagai daerah termiskin di Indonesia setelah Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kata dia penurunan angka kemiskinan tersebut dikarenakan semua pihak dapat bekerjasama dan mengelola instrumen APBD dengan efektif.
“Kita semua dapat bekerjasama, mengkoordinasikan berbagai sumber dana dari Pemerintah Pusat dan juga dari non pemerintah, maupun yang bersumber dari APBD," tambahnya.
Kemudian secara efektif melakukan perbaikan-perbaikan terhadap tingkat kemiskinan tersebut.
Perbaikan yang dimaksud antara lain pembuatan Kartu Maluku Cerdas berupa beasiswa terhadap siswa miskin, kartu Maluku Sehat, serta pengembangan sentra industri yang dapat mendorong ekspor hingga membuka penerbangan ke Jepang.
Anton mengatakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah telah bekerja keras untuk mengendalikan harga-harga akibat tekanan global dengan membuka sentra-sentra penghasil produksi bahan makanan, dan menjaga stabilitas harga serta melakukan hubungan perdagangan dengan distributor di luar Maluku. (AB002)
Baca artikel menarik lainnya dari AMBONBISNIS.COM di GOOGLE NEWS
